KKP Gelar Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan Tenaga Pendamping PUMP, PUGAR dan Kawasan Minapolitan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), menggelar Apel Siaga bagi penyuluh perikanan pendamping program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan kawasan Minapolitan. Acara ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Kamis (21/4), di Ballroom Kantor Pusat KKP, Jakarta Pusat. Hal ini merupakan bentuk dukungan BPSDM KP terhadap tercapainya visi dan misi KKP, program pengembangan SDM kelautan dan perikanan pada tahun 2011-2014 diprioritaskan untuk mendukung percepatan program unggulan kelautan dan perikanan pro rakyat, yaitu PUMP, PUGAR, dan minapolitan, serta pencapaian indikator kinerja KKP berupa peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Fadel mengemukakan, pada 2011 telah diluncurkan program PUMP untuk budidaya perikanan di 300 Kabupaten/Kota; penangkapan ikan di 121 Kabupaten/Kota; dan pengolahan ikan di 53 Kabupaten/Kota; serta PUGAR di 40 Kabupaten/kota pada 10 provinsi. Keberhasilan program-program ini bertumpu pada upaya pemberdayaan masyarakat, yang harus tertata, sinerjik dan sinkron dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk mensukseskan program PUMP dan PUGAR, BPSDM KP berkoordinasi dengan unit-unit Eselon I lain lingkup KKP, antara lain dalam bidang perikanan budidaya, BPSDM KP menyiapkan 342 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), untuk perikanan tangkap 18 PPTK, untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 40 PPTK. Adapun untuk program PUGAR, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyiapkan 40 tenaga pendamping.

Dukungan unit Eselon I lingkup KKP terhadap kegiatan ini sangat diperlukan mengingat bahwa penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan salah satu kegiatan utama BPSDM KP yang menjadi bagian penting untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan bagi pengembangan usaha. Penyuluhan juga merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai strategi dalam mendukung arah kebijakan KKP bagi kebijakan nasional lima tahun ke depan yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainability. Perlu diketahui, saat ini, tercatat 6,5 juta orang pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Lebih dari 90 persen di antaranya bergerak pada usaha skala mikro, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan SDM yang relatif rendah dalam memanfaatkan sumberdaya laut dan perikanan secara optimal. Untuk itu, peranan BPSDM KP, melalui peran para penyuluh perikanan dan tenaga pendamping yang bertindak selaku dinamisator, fasilitator dan motivator bagi pelaku utama/pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menjadi sangat sentral dan strategis.

Secara de jure keberadaan Penyuluh Perikanan telah eksis sejak diterbitkannya Permen PAN No. PER/19/M.PAN/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional yang menetapkan berakhirnya masa inpassing pada tanggal 31 Mei 2011. Saat ini tercatat sebanyak 2010 orang Penyuluh PNS dan masih terus berproses. Di samping itu, terdapat pula tenaga PPTK sebanyak 634 orang. Dengan demikian terdapat 2.644 orang penyuluh. Rencana Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Perikanan sampai dengan Tahun 2014 dibutuhkan minimal sebanyak 15.350 orang untuk menggerakkan sektor kelautan dan perikanan. Untuk tahun 2012 diajukan tambahan rencana formasi sebanyak 1.500 penyuluh perikanan. Dengan demikian keberadaan penyuluh perikanan dan tenaga pendamping dipandang amat esensial akan mampu mendorong aktivitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam akselerasi pertumbuhan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan nasional.


Menurut Kepala BPSDM KP, para penyuluh ini memiliki misi khusus dalam upaya mensukseskan program PUMP sebagai pendampingan pelaksanaan program tersebut. Pendampingan itu meliputi penentuan calon penerima program PUMP dan lokasi atau kawasan penerima PUMP. Dengan pendampingan diharapkan tata cara dan prosedur yang baik dan benar dapat dilaksanakan dalam program PUMP. “Selain penentuan calon penerima dan lokasi, penerima PUMP juga harus dibimbing dalam pencairan uang dari perbankan. Pendampingan juga tentang pengelolaan keuangan yang benar, pemilihan jenis komoditas sesuai dengan lokasi di satu kawasan, sampai pada pengelolaan usaha dan pemasarannya,” kata Sjarief.

Selain perlunya pengawalan atas keberadaan kegiatan PUMP, PUGAR, dan pengembangan kawasan minapolitan, Fadel juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara peneliti baik dari Perguruan Tinggi, Badan/Lembaga Riset maupun Insitusi Riset di lingkup KKP, KTNA, penyuluh perikanan, dan pelaku utama/pelaku usaha sebagai upaya menerapkan inovasi teknologi yang terekomendasi, termasuk kemudahan aksesibilitasnya. Dalam menjalankan tugasnya, kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan juga merupakan prasyarat dan harus dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Peranan penting lain yang dilakukan penyuluh adalah melakukan pendampingan usaha, terkait dengan teknologi, informasi dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan penyuluhan yang efektif. Semua penyuluh perikanan PNS, tenaga pendamping, penyuluh perikanan swadaya, Kelompok Pelaku Utama, Peneliti, serta aparat dinas kelautan dan perikanan, dihimbau Fadel agar dapat menyatukan langkah guna mewujudkan visi dan misi KKP.

Fadel berharap keberadaan apel siaga ini dapat menyatukan hati dan pikiran untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mensukseskan program-program pemerintah dan melaksanakan amanah masyarakat. “Saya mengharapkan dukungan dan komitmen para penyuluh perikanan dan tenaga pendamping untuk mengawal dan mensukseskan program PUMP, PUGAR, dan kawasan Minapolitan,” ujarnya.