24 Juni 2011

KKP MEMPERMUDAH MASYARAKAT PEROLEH INFORMASI



No. B.73/PDSI/HM.310/VI/2011
KKP MEMPERMUDAH MASYARAKAT PEROLEH INFORMASI

Globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini secara langsung menjadikan informasi sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga telah melahirkan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf usai menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyatakan, dengan kerjasama ini maka dipastikan masyarakat dengan mudah dapat berpartisipasi, memberi saran, dan melontarkan kritik terhadap setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan KKP terutama menyangkut visi menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015.

Menurut Gellwynn, Kesepakatan Bersama bertujuan sebagai percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui peliputan dan penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan multimedia; pendampingan penyediaan bahan informasi; dan penyediaan data dan informasi.

Melalui peran LKBN Antara, sebagai kantor berita resmi Indonesia, diharapkan informasi-informasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pengembangan SDM, dapat tersebarluaskan kepada masyarakat secara nasional, bahkan internasional, antara lain melalui website dan aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, informasi-informasi juga perlu disampaikan melalui TVRI sebagai televisi nasional yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk kawasan pesisir, yang menjadi salah satu target KKP. Sebagaimana kita ketahui bersama, televisi merupakan salah satu media yang efektif dalam penyampaian informasi karena menggunakan audio dan visual sehingga pesan yang diterima dapat lebih mudah dipahami.

Dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan LKBN Antara dan TVRI ini, diharapkan informasi-informasi penting di sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan SDM di bidang tersebut dapat tersebarluaskan secara efektif kepada masyarakat secara nasional, bahkan internasional, baik melalui media elektronik tayangan televisi, media online, serta sarana lainnya, untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.



Jakarta, 21 Juni 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi






Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc.

Narasumber:

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

KKP ANGGARKAN BEASISWA UNTUK NELAYAN MISKIN


24/06/2011 - Kategori : Siaran Pers
No. B.74/PDSI/HM.310/VI/2011
Siaran Pers

KKP ANGGARKAN BEASISWA UNTUK NELAYAN MISKIN

“Saya menginginkan masyarakat nelayan naik pendapatannya dan lebih sejahtera. Saya juga ingin anak-anak mereka sekolah dengan baik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada Pekan Nasional (PENAS) yang diselenggarakan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, kemarin (22/6). Salah satu caranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengajukan anggaran bersama Kementerian Pendidikan Nasional kepada DPR untuk beasiswa bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan.

Menurut Fadel, menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar di dunia pada 2015 bukanlah perkara sulit, jika sumber daya manusia Indonesia handal. Pemberian beasiswa merupakan salah satu upaya KKP meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan nelayan. Selama ini KKP juga telah memberikan kartu nelayan, asuransi nelayan, serta sertifikat tanah bagi nelayan.

Pada acara PENAS tersebut, Fadel dan ribuan anggota KTNA yang hadir sempat melakukan video conference dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Jakarta. Presiden memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.





Jakarta, 23 Juni 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi




Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc.


Narasumber:

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)