Tekad pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam harus direspons oleh pemerintah daerah dan investor. Dukungan pada masyarakat dan sektor industri garam diharapkan bisa memajukan kawasan sentra garam yang selama ini belum dilirik. Berikut laporan wartawan SP Heri Soba.
Bagi yang pernah melintas pada beberapa jal nr pantai utara Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Mbay (Kabupaten Nagekeo) hingga Maumere (Kabupaten Sikka), setidaknya akan memberikan dua ekspresi ekstrem. Kekaguman pada pesona eksotik pantai dan keluhan akan minimnya infrastruktur jalan. Kawasan utara Flores masih minim akses. Berbeda dengan kawasan selatan yang ramai dan sudah hidup sejak era 1920-an, perkembangan sejumlah permukiman dan kota-kota jasa cukup baik. Kawasan selatan sangat ditopang dengan jalur transportasi peninggalan Belanda. Padahal, jalur pantai utara relatif lebih datar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Sisi utara maupun selatan Flores menyimpan banyak potensi kelautan dan perikanan. Sayang, potensi ini belum digarap optimal. Sejauh ini penulis belum membaca penelitian yang terperinci soal potensi sumber daya laut dan keterkaitan aktivitas masyarakat Flores. Untuk itu, dugaan yang paling utama belum ter-garapnya potensi laut adalahminimnya mental bahari dari masyarakat Flores dan NTT pada umumnya.
Namun, itu tidak berarti potensi laut belum dilirik. Sekalipun masih parsial, sejumlah pimpinan daerah di NTT mulai mencanangkan optimalisasi peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut. Salah satu yang pernah tercatat adalah Gerakan Masuk Laut (Gemala) yang didengungkan pada satu dekade silam. Lagi-lagi, gerakan ini sangat terbatas dan berhenti seiring dengan pergantian sang kepala daerah. Jauh sebelum booming rumput laut era 2006-an yang kemudian belakangan meredup, garam sebenarnya sudah diproduksi selama berpuluh-puluh tahun di kawasan pantai NTT. Indikasi ini bisa dilihat dari sebutan beberapa pemukiman bernama Kampung Garam di pantai utara Flores. Belakangan, produksi garam tradisional yang berlangsung turun-temurun tersebut semakin memudar dan hanya meninggalkan nama-nama kampung tanpa produksi garam. Sentra produksi skala kecil kemudian berubah fungsi dan para tenaga kerja lokal pun sudah semakin sulitdicari. Iomisnya lagi, seakan tak mau kalah dengan kondisi nasional soal impor garam, kawasan-kawasan di NTT yang tadinya memproduksi sendiri akhirnya harus mengimpor garam dari luar NTT.
"Dalam periode tertentu pasokan garam di Maumere dan Ende, serta beberapa kota lain justru didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Bima," kata Kornelis Soge yang juga Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) NTT.
Rabu, 29 Desember2010, seakan menjadi tonggak pen-ting bagi NTT dan garam nasional ketika Wakil Presiden Boediono mencanangkan swasembada garam melalui program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) di Desa Reporendu, Nangapada, Kabupaten Ende, Flores NTT. "Sebagai negara kepulauan, sebenarnya kita punya potensi untuk memproduksi garam tetapi sekarang kita impor garam untuk kebutuhan rumah tangga dan industri," kata Boediono saat itu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam sejurnlah kesempatan mengatakan, untuk mewujudkanswasembada garam konsumsi pada 2012 dan swasembada garam industri pada 2015, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 90 miliar yang akan disalurkan melalui Program PUGAR. Dana tersebut akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di 10 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Seiring pencanangan Wapres Boediono, sejumlah desa di pantai utara Flores dan beberapa hamparan di Kabupaten Kupang perlahan bangkitdari tidur panjang. Garam yang tadinya tak dilirik, kini se Jcan menjadi emas putih yang bakal mengubah nasib warga miskin. Harapan itu setidaknya terlihat dari antusiasme masyarakat Dusun Kaburea, Wolowae, Nagekeo, dan warga Paupanda, Kecamatan Wewaria, Ende, yang berharap suntikan modal untuk mulai memproduksi garam.
"Kami sangat berharap agar produksi garam bisa terjual sehingga kami bisa hidup lebih baik dari garam," kata Sapiah. seorang ibu berdarah Madura yang hampir 10 tahun memproduksi garam di Kaburea.
Berharap pada produksi garam masyarakat untuk menopang swasembada tentu tidak mudah. Industri dan produksi dalam skala besar harus didorong untuk meningkatkan jumlah produksi. Rencana membangun industri garam di NTT bukan berita baru. Sudah berkali-kali disiarkan media massa tentang komitmen, niat serta rencana pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk membangun industri garam di wilayah ini.
Kepastian Lahan
Langkah Pemkab Nagekeo mengalokasikan areal potensi lahan garam hingga 1.936 hektare (ha) perlu diacungi jempol. Sekalipun, sejumlah kalangan masih mengeluhkan kepastian lahan tersebut harus diperjelas sehingga belakangan tidak menjadi masalah baru. Dalam kawasan itu, 1.050 ha akan dikelola PT Cheetam Garam Indonesia. Jika investasi ini benar terlaksana maka sentra garam yang selama initerlupakan kembali dilirik. Mudah-mudahan, terobosan yang dilakukan ini akan menjadi pemicu untuk membangun kawasan sepanjang pantai utara Flores dan masyarakat sekitar.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Nagekeo Elias Tae sangat berharap agar program pendampingan masyarakat dan dukungan bagi perkembangan industri garam segera terealisir. Paling tidak, ribuan warga pesisir utara Nagekeo dan Ende yang selama ini hidup berdampingan dengan laut semakin merasakan manfaatnya. Produksi garam yang senantiasa masih dilakukan pun belum serius dikelola karena ketidakpastian harga dan pasar. Hal itu menyebabkan produksi garam masih dijadikan sebagai pekerjaan sekunder dan sekadar melengkapi mata pencaharian yang lain. Inilah ironi bisnis garam yang kabarnya sangat menggiurkan, tetapi tidak dirasakan para petani garam di seantero Nusantara ini. yang bertahun-tahun menderita bersama garam itu sendiri. Mudah-mudahan, produsen garam di sembilan sentra utama kabupaten/kota yang dicanangkan pemerintah bisa meninggalkan penderitaan tersebut. Saat ini sentra garam yang ditetapkan peemrintah adalah Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo, dan sentra penyangga di sebanyak 31 kabupaten/kota. suara pembaruan 05 july 2011 hal.20
